ERA JOKOWI Duit Haram Koruptor Di Swiss Berakhir - Pokerdewa88 Agen Judi Kartu Online

Breaking

Selasa, 11 Desember 2018

ERA JOKOWI Duit Haram Koruptor Di Swiss Berakhir

ERA JOKOWI, ERA TARIK DANA DARI LUAR NEGERI - Jadi, demikianlah akhirnya. Pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani deklarasi kerjasama, pekan lalu. Dengan demikian, era menyembunyikan duit haram para koruptor di Swiss berakhir - karena pemerintahan Jokowi kini giat mengejarnya.
Deklarasi yang sama juga dibuat dengan pihak berwenang di China, Hong Kong dan Singapura. Jika Swiss menyepakati, negara lain mau tak mau menyusul.
Maka, bila Presiden Jokowi terpilih lagi - masuk periode dua - ada harapan ribuan triliun duit haram orang kita di Swiss, Singapura dan Hong Kong - atau pajak resmi yang seharusnya mereka bayar - balik ke Tanah Air.
Sebaliknya, bila Jokowi kalah dan diganti, maka rezim baru yang menikmatinya, atau menghentikannya. Atau sebaliknya, justru asset kita yang akan terbang ke Swiss, Hong Kong, Singapura dan China. Mereka sudah siap menadahnya.
Tak heran bila pemilik uang haram itu kini ketar ketir. Sekuat tenaga mereka menggagalkannya, dan berharap pemerintah Jokowi jatuh dan tidak terpilih lagi.
Memanfaatkan politisi kubu lawan, mengerahkan provokator dan agitator, memproduksi isu, menyebarkan hoax, membuat keresahan dan kerusuhan, instabilitas, demo demo bernuansa SARA, tagar ganti presiden, mengerahkan kaum radikal intoleran ke jalan, menggunakan jasa kaum separatis, semua dalam upaya menghentikan kembalinya uang haram itu.
Jangan dikira aksi penembakan di Papua, aksi aksi separatis, dan demo demo di jalanan tidak ada hubungannya dengan politik di Jakarta dan para mafia ekonomi.
DULU, tak lama setelah rezim Orde Baru jatuh, setiap kali Soeharto hendak diadili, dibawa ke meja hijau, meletus aksi aksi kerusuhan di berbagai pelosok negeri. Pelakunya belum tentu atas perintah keluarga mantan presiden itu, melainkan kroni kroninya, baik di pusat dan daerah.
Selama 32 tahun menguasai politik dan keamanan di Tanah Air, kroni keluarga Cendana - baik yang masih dinas maupun pensiun - tahu persis potensi potensi konflik di berbagai pelosok daerah, dan bagaimana memprovokasi warga agar berseteru satu dengan yang lain. Dan mereka yang di Jakarta menikmati hasilnya.
Dan jangan lupa perusahaan asing tak rela tambang uang mereka berkurang dan berakhir di sini. Untuk tingkat korporasi global, mereka mampu membiayai LSM, stasiun TV, media, dan juga geng bersenjata, untuk membuat ulah. Belum lagi mafia BBM, mafia pangan, mafia pelabuhan, yang telah digulung satu per satu. Mereka terus konslodasi, karena uang tabungan mereka masih banyak.
Dengan aset triliunan rupiah yang telah dikeduknya, selama puluhan tahun – selama ini - para mafia klas Mastodon itu, bisa melakukan segalanya. Membeli integritas oknum oknum, mengongkosi kelompok bersenjata untuk mengobarkan kerusuhan di berbagai wilayah, membayar politisi dan media lalu mengalihkan isu, agar pemerintah mengalihkan perhatian . Pendeknya, bikin repot pemerintah.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Menteri Keuangan sebelumnya, pernah memperkirakan, sedikitnya ada 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US$). Jauh di atas belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun, sebagaimana dilansir Thejakartapost.com.
Bangsa Indonesia - khususnya generasi yang seusia saya - tak bisa melupakan peristiwa yang menghebohkan Singapura dan Indonesia di tahun 1992, dimana Pengadilan Tinggi Singapura membuka kembali persidangan untuk menentukan siapa yang berhak atas 19 rekening milik almarhum Haji Achmad Thahir di Bank Sumitomo Singapura. Terjadi perebutan antara istrinya almarhum, Kartika Thahir melawan Pertamina.
Thahir adalah pejabat tinggi di Pertamina. Dalam rekening yang menjadi sengketa itu, ada dana USD 79 juta. Perkiraan awal berjumlah 23 juta dollar AS, tapi jumlahnya terus berbunga. Diduga uang tersebut adalah komisi yang diterima Thahir atas sejumlah proyek Pertamina.
Saat itu Kartika Thahir tidak tinggal di Singapura, melainkan di Jenewa, Swiss. Majalah Tempo memburu Kartika hingga ke Swiss. Jadi laporan utama masa itu.
Dan Kartika Thahir hanya salahsatu orang Indonesia yang mengambil dan menyimpan duit haram yang berasal dari aset tanah air kita. Masih banyak yang lainnya. Yakni mafia dan koruptor Indonesia generasi baru. Kata Bambang Brojonegoro itu, ada 84 WNI.
DI AULA Chakti Budhi Bakti, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Selasa (04/07) perjanjian itu penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Perwakilan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan.
Dalam ‘joint declaration’ ini, Indonesia dan Swiss menyatakan kesepakatan untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standar mulai tahun 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada tahun 2019.
Sri Mulyani mengatakan penandatanganan dengan Swiss menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak. Selama ini Swiss dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan mendapat julukan salah satu negara surga pajak.
"Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Selasa (4/7).
DUTA BESAR Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, mengatakan, Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi keuangan. Dia juga berharap perjanjian ini juga dapat menjadi pintu penguatan kerja sama Indonesia - Swiss dalam isu keuangan lain. "Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," kata Yvonne.
Itu artinya yang dikejar bukan hanya pajak dari penghasilan resmi, melainkan juga aset-aset yang tidak jelas asal usulnya.
"Penandatanganan ‘joint declaration’ ini menunjukkan komitmen pemerintah Swiss untuk mengimplementasikan standar internasional dalam hal transparansi perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan strategi pemerintah Swiss di bidang keuangan yang kompetitif dan berintegritas tinggi," ungkap Yvonne pada sambutannya.
Selain Swiss, negara-negara lain yang sangat penting bagi Indonesia untuk bertukar informasi adalah Singapura, Hongkong, Macau, United Kingdom, Amerika, dan Australia dimana negara-negara tersebut merupakan pusat keuangan yang bisa dijadikan tempat penghindaran pajak.
Jumat 16 Juni 2017 lalu, Pemerintah Indonesia dan Hong Kong menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) di Kantor Pusat Ditjen Pajak Hong Kong (Inland Revenue Department/IRD). Penandatanganan dilakukan langsung oleh kedua petinggi otoritas pajak Indonesia yaitu Dirjen Pajak RI Ken Dwiguisteadi dan Dirjen Pajak Hong Kong Richard Wong Kuen Fai, yang didampingi oleh Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol, Konsul Jenderal RI di Hong Kong Tri Tharyat dan Deputy Commissioner Brian Chiu Kwok-Kit.
“Penandatangan BCAA ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dengan negara lain terkait pertukaran informasi secara otomatis,” ujar John kepada DDTCNews.
SINGAPURA merupakan salah satu negara yang tengah dibidik oleh pemerintah Indonesia untuk perjanjian bilateral AEoI - Automatic Exchange of Information: pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis. Sebab, banyak WNI yang diduga menyembunyikan hartanya di Singapura. Pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu menjabat Direktur Utama Bank Mandiri memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura berjumlah lebih dari Rp 3.000 triliun.
Sebelumnya pemerintah pun telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, Hong Kong dan puluhan negara lain yang telah menerapkan AEoI. Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.
"Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap," kata Sri Mulyani.
Pemerintah Singapura telah sepakat mengikuti kerja sama pertukaran data secara otomatis AEoI. Namun, pemerintah negeri singa hanya akan menjalankan kerja sama itu melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Kehadiran Prabowo dan panggung yang diberikan untuknya berpidato, beberapa waktu lalu, sebenarnya menunjukkan Singapura yang sedang resah. Potensi baliknya duit orang Indonesia ke Tanah Air - dari negeri mini ini - membuat mereka ketar ketir. Mau tak mau mereka berharap pada Prabowo.
PRESIDEN JOKOWI menyebut, Indonesia sebenarnya punya banyak uang. Namun, tak sedikit pula pengusaha atau konglomerat yang justru memilih untuk menyimpan uangnya di luar negeri.
"Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hongkong, ada yang ditaruh di BPI, ada yang ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantong saya," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Tax Amnesty di Sumatera Utara seperti ditulis situs Setkab di Jakarta pada Juli 2016 lalu.
Jokowi mengingatkan kepada pengusaha dan orang Indonesia bahwa mereka hidup dan makan di Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia. Para pengusaha juga diberi kemudahan oleh pemerintah mencari rezeki di Indonesia. Karena itu, Presiden menilai, kalau ada uang ditempatkan di luar negeri (merupakan) tidak pantas.
PERJANJIAN kerjasama Indonesia - Swiss sepenuhnya keputusan politik – sepenuhnya keputusan presiden Jokowi dan tim ekonominya. Bisa jadi aksi nyata, bisa cuma dokumen mati yang tak berbunyi alias ‘macan kertas’ - bergantung pada integritas pelaksanaannya.
Para patriot pembela tanah air, dan mereka yang berintegritas, bisa mewujudkannya menjadi aksi nyata, dengan segela kesungguhan dan kegigihan. Presiden Jokowi, DR Sri Mulyani dan tim ekonomi yang sering diejek ‘medioker’ oleh kubu lawan – dengan dukungan sebagian anggota DPR RI yang berintegritas - terus memastikan agar dana luar negeri itu bisa ditarik kembali.
Sedangkan politisi kubu lawan boleh jadi diam diam malah mencegahnya. Atau menguasai untuk kepentingan mereka.
Karena itu, rakyat harus waspada dan bisa memilih mana presiden yang berintegritas dan mana calon presiden yang pura pura mau berantas korupsi tapi justru melindunginya, lewat demo bernuansa SARA dan mengobarkan serangan bersenjata di ujung negeri. ***

SALAM ADMIN
http://shbpemprov.club/index.php




Tidak ada komentar:

Posting Komentar